Dimandat Prabowo, Rosan Roeslani Siap Jadi Ketua Paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional

Ide Prabowo itu langsung disambut antusias segenap anggota TKN yang hadir. Bahkan saat Prabowo mengatakan hendak voting terlebih dahulu terkait keputusannya, tampak suara aklamasi mendukung keinginan Prabowo.

“Saya kira tidak perlu voting ya, voting tidak? Sudah setuju kan?,” tanya Prabowo.

“Setuju!,” jawab anggota TKN.

Prabowo menambahkan tugas TKN adaah membersamainya di pemerintahan menuju cita-cita besar bangsa Indonesia, menciptakan generasi emas. Karena itu, paguyuban tersebut meski diketuai oleh Rosan namun dewan pembinanya akan dipegang oleh dirinya sebagai presiden saat sudah dilantik.  

“Jadi nanti ketua pembinanya saya sebagai presiden Republik Indonesia,” Prabowo menandasi.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut membutuhkan koalisi semipermanen untuk ke depannya, demi memastikan program strategis mereka tercapai. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa.

Terkait hal ini, pengamat politik Usep Saepul Ahyar menuturkan, wajar jika ada usulan tersebut. Dipandangnya ini untuk kontinuitas program agar tak bongkar pasang terus.

Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran memang membawa narasi berkelanjutan. Yaitu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira juga didasarkan mungkin pada pemikiran bahwa koalisi semi permanen itu untuk kontinuitas program atau kontinuitas menjalankan hal yang sifat strategis atau untuk hal-hal manajemen strategis sampai 2024, sehingga tidak bongkar pasang," kata dia, Senin (25/3/2024).

Pasalnya, setiap pembangunan yang dilakukan, seharusnya butuh kontinuitas. Misalnya, soal pembagunan IKN yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi. Tentu saja, tak mungkin bisa diselesaikan dalam satu periode.

Meskipun sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bisa berpotensi terhenti jika tidak ada keberlanjutan oleh rezim penerusnya.

"Saya kira juga tidak bisa dibangun hanya satu rezim saja tapi juga dibangun oleh rezim yang lain baru bisa tercapai, kalau tidak misalnya prioritasnya sudah berbeda satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain mungkin fokusnya juga berbeda, jadi walaupun amanat undang-undang tetapi kan ada juga capres yang kemarin ingin mengubah atau mengoreksi," jelas Usep.